STRATEGI HAM DAN DEMOKRASI AMERIKA SERIKAT

English Version

Untuk Teks Selengkapnya, silahkan download:
- Laporan SHRD  2006 - Indonesia.zip (zipped MS Word version 18 KB)
- Laporan SHRD  2006 - Indonesia.PDF (PDF version 32 KB)

KATA PENGANTAR

Laporan ini merangkum berbagai upaya yang dilakukan Amerika Serikat selama tahun 2006 untuk membangun penghargaan bagi HAM dan memajukan demokrasi di seluruh dunia.

Presiden Bush meminta komitmen kami untuk melaksanakan kebijakan luar negeri yang berakar pada kebebasan, dan beliau menyatakan bahwa kemajuan HAM dan demokrasi merupakan unsur yang sangat penting dari strategi keamanan nasional kita. Presiden mengatakan: “Hal yang paling ditakuti oleh teroris adalah kebebasan manusia – masyarakat dimana pria dan wanita bebas memilih, menjawab hati nurani mereka sendiri, dan hidup dengan harapan mereka daripada dengan rasa dendam.”

Selama tahun 2006, di setiap bagian dunia, kami berupaya memajukan dan mempertahankan standar HAM dan prinsip-prinsip demokrasi internasional. Kami membantu negara demokrasi lainnya membentuk dan menjaga institusi pemerintahan yang bertanggung jawab dan supremasi hukum. Kami mendukung proses pemilihan umum yang bebas dan adil dan mendorong partisipasi penuh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok minoritas, dalam kehidupan bernegara mereka. Kami bekerja untuk memperkuat masyarakat sipil dan memajukan kebebasan media. Lebih jauh lagi, di tempat dimana HAM dan prinsip-prinsip demokrasi terkekang, kami menunjukkan solidaritas dengan mereka yang bertekad mewujudkan perubahan secara damai.

Membela martabat manusia dan mendukung pertumbuhan demokrasi yang efektif di seluruh dunia merupakan sebuah upaya jangka panjang, dan upaya tersebut membutuhkan kemitraan yang kuat dengan pemerintah lain, LSM, dan sektor swasta. Ada kalanya terjadi kemunduran, dan ada pula saatnya kemajuan berjalan lambat, namun kami dan mitra kami akan tetap teguh – karena merupakan hal yang benar dan bijaksana untuk berinvestasi dalam cita-cita semua laki-laki dan perempuan dari semua latar budaya dan warna kulit, semua latar belakang dan keyakinan, yang yang mempunyai hasrat untuk menjamin kebebasan untuk diri mereka, anak cucu mereka, dan masa depan bangsa mereka.

Atas dasar pemikiran ini, bersama ini saya serahkan laporan “Dukungan Terhadap HAM dan Demokrasi: Catatan AS 2006” yang disusun oleh Departemen Luar Negeri kepada Kongres Amerika Serikat.

Condoleezza Rice

Menteri Luar Negeri

STRATEGI HAM DAN DEMOKRASI AMERIKA SERIKAT

Dukungan Terhadap HAM dan Demokrasi: Catatan AS 2006 menggambarkan perangkat diplomatik yang kami gunakan pada tahun lalu untuk mendukung upaya reformasi yang sesungguhnya di seluruh dunia.

Tidak ada satu rumusan untuk menegakkan kebebasan pribadi dan demokrasi. Upaya-upaya kami berfokus pada tiga komponen inti demokrasi yang harus ada jika HAM akan dijalankan secara efektif dan terlindungi: Satu – proses pemilu yang bebas dan adil, dengan kesempatan yang sama untuk menjamin persaingan yang sehat; Dua – tata pemerintahan yang baik dengan lembaga yang representatif, transparan, dan bertanggung jawab yang bekerja berdasarkan supremasi hukum, termasuk lembaga legislatif dan yudisial yang independen. Tiga – sebuah masyarakat sipil yang kokoh dan media yang mandiri yang dapat menciptakan pemerintahan yang jujur, melibatkan masyarakat, dan menjaga agar reformasi yang berjalan pada jalurnya. Saat ketiga elemen penting dalam demokrasi ini melemah, kami bekerja untuk memperkuatnya; ketika terkekang, kami berupaya untuk membelanya; dan saat ketiga elemen tersebut hilang akibat tekanan pemerintah, kami berkata dengan tegas atas nama mereka yang hidup dalam ketakutan namun tetap mendambakan kebebasan.

Seperti yang diindikasikandalam laporan ini, kami memberikan dukungan terhadap HAM dan demokrasi yang sesuai dengan sifat tantangan yang dihadapi oleh setiap negara dan kawasan. Di belahan bumi barat, misalnya, tantangan yang paling utama adalah perkembangan demokrasi; mendukung demokrasi untuk meningkatkan kapasitasnya mewujudkan tuntutan warga akan kehidupan yang lebih baik. Di banyak negara di Afrika, mengakhiri tindak kekerasan tetap menjadi hal yang penting bagi perbaikan kondisi HAM dan memajukan reformasi pemerintahan. Tantangan HAM dan demokrasi di kawasan Asia Selatan, Tengah, dan Tenggara serta Pasifik sangatlah beragam seperti halnya keragaman negara-ngara di kawasan yang luas tersebut. Dalam banyak hal, kami membantu demokrasi untuk lebih dapat menyentuh isu-isu pemerintahan sehingga kemajuan yang telah mereka raih dapat lebih disempurnakan. Sementara pada banyak kasus yang lain, dimana para pemimpin memegang kendali yang dibayar dengan hak-hak asasi warganya, kami mencatat terjadinya tindak pelanggaran dan berupaya membuka mata penduduk dunia terhadap ide-ide dan informasi. Di Eropa, kami terus bekerjasama dengan para mitra kami untuk memenuhi visi sebuah benua yang pada akhirnya menjadi utuh, bebas, dan damai. Dan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang lebih luas, kami menjawab tuntutan akan reformasi politik, ekonomi, dan pendidikan yang terus meningkat melalui upaya-upaya multilateral dan bilateral yang inovatif seperti Forum for the Future dan Middle East Partnership Initiative.

Juga pada 2006, Menteri Luar Negeri Rice mengumumkan dua inisiatif penting dalam mendukung para pembela HAM dan demokrasi: Human Rights Defenders Fund (Pendanaan bagi Para Pembela HAM); dan sepuluh pedoman Asas LSM yang menjadi penuntun bagi pemerintah untuk memperlakukan lembaga swadaya masyarakat.

Human Rights Defenders Fund akan memungkinkan Departemen Luar Negeri menyalurkan bantuan dana skala kecil secara cepat kepada para pembela HAM yang sedang menghadapi kebutuhan khusus akibat tekanan pemerintah. Pendanaan ini, yang akan diawali dengan jumlah 1,5 juta dolar A.S. dan akan diperbaharui setiap tahunnya sesuai kebutuhan, bisa menutup biaya-biaya pembelaan hukum atau medis, ataupun dukungan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak keluarga para aktivis.

Sepuluh pedoman Prinsip-prinsip LSM (http://www.state.gov/g/drl/rls/77771.htm) akan menuntun perlakuan kami terhadap LSM, dan kami juga akan menggunakannya untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah lain. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk melengkapi dokumen-dokumen PBB dan dokumen-dokumen internasional lainnya yang lebih panjang dan terperinci, yang berkenaan dengan LSM serta para pembela HAM lainnya. Kami berharap kontribusi yang kami berikan dalam bentuk sepuluh Prinsip-prinsip LSM ini akan membantu menggalang dukungan di seluruh dunia bagi LSM-LSM yang menghadapi kesulitan dengan bertindak sebagai sumber yang siap membantu pemerintah, organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan wartawan.

Kemajuan-kemajuan dalam HAM dan demokrasi bergantung terutama pada keberanian dan komitmen para laki-laki dan perempuan yang berupaya menciptakan perubahan di negara mereka. Kemajuan juga akan membutuhkan berbagai upaya yang berkesinambungan dan serentak oleh Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lain di semua wilayah di dunia. Jalan ke depan jarang sekali lurus. Negara-negara demokrasi yang rapuh bisa mengalami kegagalan. Negara-negara yang para pemimpinnya tidak sepenuhnya berkomitmen pada demokrasi bisa berbalik arah. Mereka yang mengupayakan perubahan niscaya akan mendapatkan perlawanan dari mereka yang tidak menginginkan perubahan. Ini adalah realitas yang wajar. Pada saat yang sama, kita meyakini bahwa upaya kita memperjuangkan prinsip kebebasan bisa membantu menciptakan realitas baru yang lebih memberikan harapan bagi laki-laki dan perempuan di seluruh dunia.

INDONESIA

Indonesia, negara demokratis ketiga terbesar di dunia dan tempat bermukimnya populasi Muslim terbesar di dunia, telah melangkah lebih jauh untuk mengkonsolidasi sebuah demokrasi yang pluralistik dan representatif setelah empat dekade berada di bawah pemerintahan yang represif dan otoriter. Pelaksanaan pemilu tingkat daerah yang damai, bebas dan adil berlanjut di tahun ini. Pemilu lokal pertama sejak kesepakatan damai 2005 dilaksanakan di Aceh, mengakhiri tiga dekade yang penuh konflik dan pelecehan HAM. Selain itu, terjadi penurunan yang cukup tajam dalam jumlah kasus pembunuhan dan penculikan atas tersangka pemberontak maupun rakyat sipil di daerah-daerah yang rawan. Pemerintah juga memperkuat sejumlah hak-hak dasar manusia dengan menambahkan Konghucu pada daftar keyakinan yang diakui secara resmi oleh pemerintah, memberikan hak-hak kewarganegaraan pada pasangan berkebangsaan asing serta anak-anak dari warga negara Indonesia, serta menerapkan undang-undang pers yang lebih luas dan bukan hukum pidana yang lebih punitif dalam kasus-kasus yang menyangkut kebebasan pers. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang mengkriminalisasi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sebagi hal yang bertentangan dengan UUD. Disamping berbagai kemajuan positif ini, Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam demokrasinya yang masih dini. Sistem hukum menjadi lemah oleh karena pemerintah gagal mengadili anggota pasukan keamanan yang terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan ilegal. Korupsi yang merajalela menghambat pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Hak-hak dasar manusia seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara dan kebebasan pers berada di bawah tekanan kelompok-kelompok fundamentalis keagamaan , dan dalam beberapa kasus, di bawah tekanan pemerintah sendiri. Masalah-masalah lain meliputi pelecehan dan kekerasan seksual atas perempuan dan anak-anak; perdagangan manusia; dan kegagalan dalam menegakkan aturan perburuhan serta pelanggaran atas hak-hak pekerja, termasuk pekerja paksa anak-anak. .

Tujuan dari hak asasi dan demokrasi AS meliputi pemberian dukungan bagi demokrasi baru di Indonesia dengan cara membantu mengubah lembaga-lembaga pemerintahan menjadi lembaga-lembaga yang berfungsi secara efisien; mengupayakan kendali sipil dan reformasi internal atas angkatan bersenjata; mendorong pertanggungjawaban hukum serta mengakhiri impunitas bagi pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu; serta menciptakan tata pemerintahan yang baik. Amerika Serikat mendesak pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia untuk mengakhiri konflik separatis dan komunal dengan mengupayakan proses perdamaian serta membantu para korban. Amerika Serikat juga mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah serta tindakan-tindakan masyarakat sipil untuk menegakkan demokrasi, tata pemerintahan yang baik, dan HAM.

Para pejabat tinggi AS memanfaatkan pertemuan bilateral, siaran pers, pidato, dan wawancara untuk menggarisbawahi perlunya penguatan lembaga-lembaga demokratis, perbaikan sistem hukum, serta perlindungan HAM. Di tahun ini, Amerika Serikat memberikan bantuan teknis kepada Komisi Independen Pemilu di Aceh untuk menyelenggarakan secara sukses pemilihan langsung gubernur, walikota, dan kepala desa yang pertama dan bersejarah di provinsi tersebut. Empat puluh pejabat AS bertugas sebagai pengawas pemilu untuk menjamin pemilihan yang bebas dan adil. Di Sulawesi, Amerika Serikat mendukung sejumlah komisi pemilu dan LSM dalam melakukan pengawasan pemilu lokal. Amerika Serikat juga mendanai sejumlah kelompok masyarakat sipil yang memusatkan perhatian pada pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil serta penyuluhan kepada para pemilih mengenai hak dan kewajiban mereka.

Amerika Serikat menyelenggarakan lebih dari 20 program perkuliahan serta lokakarya di seluruh wilayah Indonesia yang menampilkan para pembicara di bidang HAM dan demokrasi. Amerika Serikat memanfaatkan International Visitor Leadership Program untuk mengirim 49 orang ke Amerika Serikat untuk mengupayakan pemahaman yang lebih mendalam atas isu-isu penting demokrasi seperti kepatuhan pada standard HAM dan tata pemerintahan yang baik yang berlaku secara internasional. Selain itu, 39 siswa turut serta dalam program kepemimpinan pemuda selama satu bulan di Amerika Serikat, mempelajari hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi. Dalam program lainnya, 10 siswa dipasangkan dengan siswa Amerika dalam sebuah program timbal-balik tentang tanggungjawab sipil. Amerika Serikat juga mensponsori 18 guru bahasa Inggris sekolah menengah untuk pergi ke Amerika Serikat guna mempelajari pergerakan hak-hak sipil serta mendukung sebuah program yang mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan, terutama dalam partai politik.

Amerika Serikat melakukan sejumlah langkah untuk memajukan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Amerika Serikat mendukung program berita radio lokal yang pro-demokrasi yang berpusat di Jakarta serta memberikan perlengkapan dan pelatihan kepada sejumlah stasiun radio untuk mengupayakan pelaporan yang efektif tentang reformasi yang demokratis dan HAM. Amerika Serikat membuat bahan-bahan pelatihan pers, menyelenggarakan lokakarya dan konferensi video tentang jurnalisme investigatif, serta mensponsori sebuah program untuk meningkatkan standard pelaporan oleh para wartawan televisi lokal. Amerika Serikat mendukung penuh berbagai upaya untuk meloloskan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Akses Informasi dan membantu kelompok-kelompok masyarakat sipil mengevaluasi rancangan KUHP untuk menjamin perlindungan kebebasan berbicara. Di tahun ini, sejumlah pejabat tinggi AS menyampaikan keprihatinan mereka kepada pemerintah Indonesia soal dipenjaranya sejumlah pengunjuk rasa yang melakukan aksinya dengan damai atas tuduhan “menghina presiden” atau “menyebarkan kebencian terhadap pemerintah.” Pada bulan Desember, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kedua pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sebagai hal yang bertentangan dengan UUD.

Amerika Serikat menjunjung kebebasan berserikat dan berkumpul bagi semua warga dalam proses demokrasi. Amerika Serikat bekerjasama dan mendanai kelompok masyarakat sipil yang berkarya di bidang-bidang seperti tata pemerintahan yang baik dan antikorupsi, reformasi sistem peradilan, HAM dan pengelolaan konflik di wilayah-wilayah yang rawan , serta pemberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari upaya ini, Amerika Serikat melibatkan organisasi massa berbasis Islam yang jumlah anggotanya mencapai jutaan orang untuk menyebarkan pengetahuan tentang demokrasi dan HAM dengan cara mendanai program-program pendidikan, pertukaran-pertukaran tamu, dan brosur berisi informasi. Puluhan anggota masyarakat sipil telah berpartisispasi dalam program yang disponsori oleh AS, seperti International Visitor Leadership Program, dimana mereka menambah pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat.

Dalam rangka memperkuat supremasi hukum, Amerika Serikat mengadakan program pelatihan profesional kepada lebih dari 1.000 jaksa penuntut, polisi, petugas antikorupsi, dan hakim yang menangai isu-isu seperti etika, korupsi, dan pencucian uang. Amerika Serikat memberikan dukungan keahlian kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perkembangan pelacakan kasus dan sistem manajemen. Dengan bantuan AS, kelompok antarinstansi yang menyiapkan KUHAP yang baru dengan membawa perubahan-perubahan signifikan yang mengangkat masalah-masalah HAM. Amerika Serikat membantu Kejaksaan Agung merancang kode etik bagi jaksa dan memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan peralatan yang berkenaan dengan masalah-masalah terorisme, pencucian uang, dan kasus-kasus perdagangan manusia. Amerika Serikat memberikan pelatihan dan perlengkapan untuk mendukung program-program penyidikan tindak kejahatan termasuk ketrampilan menangani kejahatan dunia maya dan cara-cara yang benar dalam pengumpulan, penanganan, dan analisis bukti fisik. Untuk memajukan pemahaman tentang hukum dan HAM, Amerika Serikat memberikan beasiswa Fulbright kepada 10 orang.

Amerika Serikat secara cermat mengikuti persidangan-persidangan yang berdampak besar pada masalah HAM dan dengan lantang menentang impunitas, menekankan pentingnya pencapaian pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan di masa lalu. Mengakhiri impunitas terhadap kejahatan HAM tetap menjadi tugas HAM yang belum terselesaikan di negara ini. Para pejabat AS bertemu dengan aktivis HAM dan istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib dan secara terbuka mendukung tuntutan mereka untuk membuka kembali penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir pada tahun 2004. Pada akhir tahun 2006, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membuka kembali penyelidikan kasus tersebut atas permintaan Presiden Yudhoyono. Amerika Serikat menyediakan bantuan forensik kepada anggota tim penyidik yang baru.

Amerika Serikat terus membantu POLRI untuk bertransisi menjadi badan penegak hukum sipil berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Proyek Police Survival Skill yang disponsori oleh AS meliputi pelatihan penggunaan kekuatan yang semestinya. Program International Military Education and Training yang telah diperluas menyediakan pelatihan yang berhubungan dengan pertahanan bagi 125 personil yang mewakili semua angkatan militer. Pelatihan ini memasukkan topik-topik HAM seperti hukum perang, hukum konflik bersenjata, penggunaan kekuatan (rules of engagement), dan hukum kemanusiaaan.

Di Aceh, Amerika Serikat mendukung organisasi masyarakat sipil yang membantu korban HAM. Untuk mendukung pelaksanaan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik, Amerika Serikat mendanai kegiatan -yang sedang berjalan- seperti forum-forum publik, konser-konser perdamaian, dan sebuah majalah Aceh baru yang menitikberatkan pada isu perdamaian. Amerika Serikat membantu mengembangkan Forum Bersama Pendukung Perdamaian di Aceh (The Aceh Joint Forum Supporting Peace) yang berfungsi sebagai think-tank mengenai isu-isu perdamaian. Selama tahun ini, seorang penasihat perdamaian yang dibiayai oleh AS turut menjadi bagian dari sekretariat Forum Bersama ini. Amerika Serikat membantu merancang dan mendukung “Pembangunan Perdamaian Abadi di Lokakarya di Aceh” yang mempertemukan kelompok sipil, anggota GAM, pejabat pemerintah daerah dan pusat, dan aparat keamanan untuk mendiskusikan pelaksanaan nota kesepahaman di Aceh. Sejak tahun 2002, Amerika Serikat mendanai sebuah program bagi korban yang selamat dari penyiksaan yang telah memperkuat kapasitas LSM lokal untuk membantu korban tindakan kekerasan dan penyiksaan di masa lalu.

Di propinsi Papua dan Irian Jaya Barat, dimana aparat keamanan memiliki catatan sejarah dalam melakukan tindakan represif, Amerika Serikat mengambil langkah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran HAM dan terus berusaha menjangkau masyarakat Papua yang beragam . Amerika Serikat terus memberikan bantuan dalam penyelidikan kasus pembunuhan dua warga Amerika dan seorang warga Indonesia di dekat Timika, Papua pada tahun 2002. Pada bulan November, seorang warga Indonesia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut sementara enam orang lainnya yang terlibat dikenakan hukuman lebih ringan. Amerika Serikat membiayai kemitraan pemerintah-swasta di provinsi ini untuk memperbaiki tata pemerintahan daerah melalui pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, dan meningkatkan transparansi pemerintah daerah.

Amerika Serikat juga membantu memerangi kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung kampanye media yang menginformasikan kepada para perempuan tentang hak-hak mereka. Amerika Serikat juga berupaya memberdayakan perempuan melalui program pendidikan dalam pesantren. Sejumlah perempuan ikut ambil bagian dalam International Visitors Leadership Program, Voluntary Visitors Program, Fulbright Summer Institute, dan program-program lainnya; titik berat dari banyak dari program ini adalah masalah HAM. Dukungan AS terhadap Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membuahkan hasil dengan terbentuknya Pusat Krisis untuk Perempuan.

Amerika Serikat mendorong dialog antaragama dan kebebasan beragama. Para pejabat AS melakukan pertemuan dengan para pemimpin agama Islam dan agama lainya dan mendesak pemerintah untuk mengadili para pelaku kekerasan terhadap pemeluk agama minoritas. Para pejabat AS melakukan kunjungan ke provinsi Maluku dan Maluku Utara dan bertemu dengan para tokoh setempat dan mendorong upaya berkelanjutan untuk rekonsiliasi dan penyelesaian konflik sektarian secara efektif. Para pejabat AS juga memantau kekerasan antaragama yang terus berlangsung di Sulawesi Tengah.

Amerika Serikat juga mendukung program Masyarakat Sipil dan Islam yang mendukung pesan toleransi melalui para pemimpin agama. Sebagai bagian dari program ini, Amerika Serikat memberikan bantuan kepada 48 perguruan tinggi Islam dan 40 pesantren, melatih 80 guru dan 90 pengajar perguruan tinggi di institusi pendidikan Islam tersebut serta menyebarkan selebaran tentang demokrasi ke 443 mesjid di 21 kota. Lima American Corner terselenggara di lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Amerika Serikat juga mendanai sebuah pusat internasional yang menjembatani hubungan antara cendikiawan Muslim progresif dan para aktivis.

Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM internasional dan masyarakat sipil untuk menghapuskan masalah buruh anak dan perdagangan manusia dan berulang kali mengangkat pentingnya masalah ini di depan para pejabat tinggi pemerintah. Amerika Serikat menyumbangkan dana dalam jumlah yang signifikan untuk melindungi anak-anak dari tindak eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan pekerjaan yang eksploitatif dan berbahaya. Pelatihan yang didanai oleh AS bagi para penegak hukum dalam bidang anti perdagangan manusia pada tahun ini meningkat. Sebagai contoh, 70 hakim agama di Aceh dilatih untuk menangani kasus-kasus perdagangan manusia; 150 polisi dan perwakilan LSM menjalani pelatihan dalam sebuah kelas gabungan, dan 60 jaksa penuntut dari gugus tugas anti perdagangan manusia dan jaksa daerah juga menerima pelatihan. Amerika Serikat juga juga mulai membantu POLRI memperbesar unit anti perdagangan manusia dari 12 orang menjadi ratusan petugas. Upaya-upaya ini meningkatkan jumlah penyidikan , penahanan dan pendakwaan kasus perdagangan manusia.

Untuk menurunkan tingkat kerentanan perempuan dan anak sebagai korban perdagangan manusia, Amerika Serikat mendanai program-program untuk meningkatkan pendidikan, prospek ekonomi, dan partisipasi politik mereka. Bantuan langsung masyarakat (subgrant) untuk 48 LSM dan kelompok masyarakat menghasilkan aksi-aksi anti perdagangan manusia di tingkat daerah dengan titik berat pada masalah pencegahan, rehabilitasi, dan advokasi. Seorang alumni peserta International Visitors Leadership Program memperoleh pendanaan untuk memproduksi acara televisi tentang -anti perdagangan manusia. Pendanaan dari AS juga membantu pembangunan tempat penampungan bagi para korban dan dua pusat pelayanan di rumah sakit serta membantu kepulangan dan reintegrasi para korban. Para penerima bantuan dana dari AS terus memberikan bantuan teknis dalam menyusun RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang -yang kuat dan lengkap. Di Aceh, LSM yang didanai oleh AS terus bekerja sama dengan pihak berwenang dan kelompok masyarakat, termasuk masyarakat Muslim untuk menanggapi resiko perdagangan manusia yang terus meningkat.

Untuk Teks Selengkapnya, silahkan download:
- Laporan SHRD  2006 - Indonesia.zip (zipped MS Word version 18 KB)
- Laporan SHRD  2006 - Indonesia.PDF (PDF version 32 KB)

****