Hari ini, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Tumbuhan (Animal and Plant Health Inspection Service/APHIS) Departemen Pertanian A.S. membuka kantornya di Jakarta. Kantor ini akan mempercepat berbagai upaya Pemerintah A.S. dalam mendukung pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi multilateral, serta para donatur lain yang bekerja untuk membantu memerangi penyebaran flu burung dalam populasi unggas di Indonesia.

Dalam sambutannya, Deputi Wakil Menteri Pertanian A.S. Charles Lambert mengatakan: “Kantor ini merupakan contoh komitmen Pemerintah A.S. terhadap dukungan lapangan untuk keseluruhan manajemen dan strategi mitigasi Pemerintah Indonesia.” Kantor APHIS di Jakarta yang diawaki oleh empat ilmuwan Indonesia beserta personel pendukung, akan dikepalai oleh Dr. Max Coats, seorang dokter hewan yang berpengalaman dalam perancangan dan pelaksanaan program-program pengendalian wabah penyakit unggas.

Pemerintah A.S. telah mengeluarkan sekitar 24 juta dolar A.S. untuk memerangi flu burung di Indonesia sejak Juli 2005. Kantor ini mewakili satu dari sejumlah kantor Pemerintah A.S. di Indonesia yang terlibat dalam memerangi wabah flu burung yang memiliki tingkat kematian tinggi. Selain Departemen Pertanian A.S., Badan Pembangunan Internasional A.S., Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan A.S., Departemen Luar Negeri A.S., Departemen Pertahanan A.S., Departemen Keamanan Dalam Negeri A.S. juga aktif di Indonesia membantu Pemerintah Indonesia dalam upayanya memerangi flu burung.

Mengendalikan wabah flu burung yang memiliki tingkat kematian tinggi sangat penting bagi kelangsungan jangka panjang industri unggas di Indonesia, produsen unggas skala kecil, serta banyak pihak lain yang mata pencahariannya berasal dari sektor ini dan konsumen produk unggas. Oleh karena itu, Pemerintah A.S. berupaya untuk mempererat kerjasama dengan Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (KOMNAS FBPI) dan Departemen Pertanian serta Departemen Kesehatan RI, dan para produsen unggas sektor swasta, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan juga Pemerintah Singapura, Australia, Jepang, Belanda, dan lainnya.

* * *